Pemerintah Perlu Konsultan Kepada DPR Untuk Setujui Produk – Menteri Rencana Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memperkirakan kegiatan ubah ke ibu kota baru dari DKI Jakarta dilaksanakan pada 2024 seusai pembangunan infrastruktur basic usai.
Bambang menyampaikan jika pembangunan infrastruktur basic serta layanan pemerintahan, perumahan sampai keperluan komersial diselesaikan dalam kurun waktu 2022 hingga sampai 2024.
” Harapannya, minimal 2024 telah mulai ada kegiatan pindahan. Apa semua atau beberapa dari Jakarta ke ibu kota baru, ” kata Bambang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5) .
Hingga sampai waktu ini pemerintah belum pilih lokasi mana yg bisa jadi area ibu kota baru menukar DKI Jakarta. Bambang menyampaikan jika pemerintah membidik pada tahun ini area ibu kota baru dapat selekasnya ditetapkan.
” 2019 semua analisis usai serta ada ketetapan, ” katanya.
Bambang menyebutkan seusai akan memutuskan area, pemerintah langsung konsultasi dengan DPR untuk menyetujui produk hukum dalam pembangunan ibu kota baru itu. Menurut dia, produk hukum ini dapat berbentuk undang-undang baru atau lakukan revisi ketentuan yg telah ada.
Ketentuan yg disebut yaitu Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2007 mengenai Pemerintahan Propinsi Wilayah Spesial Ibukota Jakarta jadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
” Pastinya disediakan koreksi undang-undang serta dapat diulas apa koreksi DKI barusan atau undang-undang baru, 2019 hingga sampai awal 2020, ” katanya.
Bambang menambahkan selama tahun 2020 pemerintah mulai menyediakan tanah di area ibu kota baru. Dia menyebutkan Kementerian Agraria serta Tata Ruangan (ATR) /Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) dapat meyakinkan status tanah di lokasi ibu kota baru itu.
” 2020 lakukan pun tata ruangan. Bila awal mulanya HGU, jadi harus dirubah jadi lokasi perkotaan barusan, ” ujarnya.
Bambang menyebutkan waktu ini pihaknya telah
miliki rancangan pembangunan ibu kota baru. Meski begitu, dia menyampaikan rancangan itu akan tetap diperbaiki. Dalam rancangan itu nantin ada daerah pokok pusat pemerintahan.
” Minimal untuk mulai dapat menempatkan pusat pemerintahan ada beberapa trik. Ada yg pindahnya sekaligus juga seperti di Putrajaya atau kontinyu seperti Sejong, ” papar Bambang.