KPK Mesti Lebih Cermat Lihat Rekanan Pada Idrus Serta Novanto

KPK Mesti Lebih Cermat Lihat Rekanan Pada Idrus Serta Novanto – Peranan eks Menteri Sosial Idrus Marham dalam masalah pendapat korupsi PLTU Riau-1 butuh didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakar Hukum Pidana Hery Firmansyah menyebutkan, ada kemampuan benang merah pada masalah Idrus dengan bekas Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Hery menyampaikan, pendapat itu dapat dimaklumi. Karena, waktu itu Idrus menjabat menjadi Plt Ketua Umum Golkar, atas perintah Novanto.

” Ya jika dengan politik sepertinya jika bicara kait mengkait, tentu ada benang merahnya ya jika ingin tarik, ” kata Hery di lokasi Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Agustus 2018.

KPK mesti lebih cermat lihat rekanan pada Idrus serta Novanto. Masalahnya apakah yang dikerjakan Idrus, kemungkinan masih tetap terkait dengan eks Ketua DPR RI itu, termasuk juga jalinan kedua-duanya dengan terduga penerima suap, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

” Menjadi sedikit susah untuk menyampaikan jika dalam konteks ini beliau (Idrus serta Novanto) tidak miliki jalinan, ” ucap Hery.

Hery lihat suap Rp4, 8 miliar yang di terima Eni punya potensi dibagi-bagi ke pihak lainnya. Karena menurut dia, ada transaksi meresahkan dari rekening Eni, hingga mesti dibuktikan oleh KPK, apa dana itu mengalir ke Idrus serta Novanto.

” (Rp 4, 8 miliar) itu dikasihkan, tetapi tidak utuh, tetapi dibagi-bagi. Nah ini kan dengan setahap, ” pungkasnya.

Awal mulanya, KPK sendiri mengamini peluang benang merah pada masalah Idrus dengan Novanto. Akan tetapi hal tersebut masih tetap berbentuk pendapat sesaat.

” Bisa jadi, tetapi belumlah dapat kita tunjukkan, ” kata Wakil Ketua KPK Basariah Pandjaitan.

Idrus awal mulanya diputuskan menjadi terduga masalah pendapat suap pembangunan project PLTU Riau-I. Ia bersama dengan Eni disangka sudah terima hadiah dari bos Blackgold Alami Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) berkaitan persetujuan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I.

Atas tindakannya, Idrus dijaring dengan Masalah 12 huruf a atau Masalah 12 huruf b atau Masalah 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diluar itu, Idrus juga disangkakan masalah 56 Masalah 56 ke-2 KUHP Juncto Masalah 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling). Dalam masalah itu, KPK buka kesempatan benang merah keterikatan masalah Idrus dengan beberapa pihak lainnya, termasuk juga Novanto.